Tanggung Jawab Yuridis Atas Tindakan Induk Perusahaan Melakukan Penyertaan Modal Kepada Anak Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1038/K/PDT.SUS/2010).

Abstract

A group company is one of the legal development of a company which does not have any judicial recognition; but in practice, based on Law No. 40/2007 on Corporation, it provides legal domicile for the emergence of a group company in which a corporation is allowed to get stocks from the other companies. Since there is no regulation on a group company in Indonesia, it has its own loophole in the law about the liability of holding company in co-financing subsidiaries although Law No. 40/2007 on Corporation states that a holding company and a subsidiary are independent legal entities. The co-financing is about the down payment of the debt of a subsidiary by a holding company toward the third party, or the purchase for raw materials of, and the products of the subsidiary which will only sell to a holding company. The research used judicial normative and descriptive analytic method with legal provisions and case study, using primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were gathered by conducting documentary study and library research and analyzed by using qualitative method, and the conclusion was drawn deductively. The conclusion of the research was that the holding company, Chuan Son Huat Industrial Group (CSB) which co-financed its subsidiary, PT. Cemerlang Selaras Wood Working (PT. CSWW) cannot be categorized as money because it does not meet the elements of the phrase, ‘in amount of money’, and the phrase, ‘based on the agreement’. Since there is the violation of limited liability of the holding company in co-financing by violating Article 3, paragraph 2, letter b of Law No. 40/2007 on Corporation, it has to be liable for considering the stocks more than what has been given to its subsidiary since there are the control and bad faith. The Supreme Court’s Ruling No. 1038 K/Pdt.Sus/2010 finally imposes on new liability of the holding company for guaranteeing the debt which has to be paid off by the subsidiary. It is recommended that, in having legal certainty concerning law and liability in group companies, Law No. 40/2007 on Corporation be completed and strengthened. The judges who pronounce judgment on bankruptcy cases and other cases which involve holding companies and subsidiaries should be guided by the principles of legal person, separate legal entity, limited liability, and piercing the corporate veil in order to create legal certainty.

Perusahaan grup sebagai salah satu perkembangan hukum perusahaan belum memiliki pengakuan secara yuridis akan tetapi dari segi praktiknya berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan dasar hukum bagi munculnya realitas perusahaan grup dimana suatu perseroan diperbolehkan untuk memperoleh atau memiliki saham dari perseroan lain. Tidak adanya peraturan mengenai perusahaan grup di Indonesia membuat celah hukum tersendiri mengenai tanggung jawab atas tindakan induk perusahaan melakukan penyertaan modal kepada anak perusahaan, padahal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbataskeberadaan induk dan anak perusahaan masing-masing sebagai badan hukum yang mandiri. Tindakan penyertaan modal yang dimaksud adalah pembayaran panjar utang anak perusahaan yang dilakukan oleh induk perusahaan kepada pihak ketiga atas pembelian bahan baku produksi anak perusahaan dan dari hasil produksi anak perusahaan hanya akan dijual kepada induk perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sifat penelitian ini deskriptif analitis dan sumber bahan hukum yang digunakan ialah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan menggunaka metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tindakan induk perusahaan dalam hal ini Chuan Soon Huat Industrial Group (CSH) yang telah melakukan penyertaan modal kepada anak perusahaan dalam hal ini PT. Cemerlang Selaras Wood Woorking (PT.CSWW) tidaklah dapat dikategorikan sebagai utang karena tidak memenuhi unsur dalam frasa “dapat dinyatakan dalam jumlah uang” dan frasa “berdasarkan perjanjian”. Dengan terjadinya penerobosan tanggung jawab terbatas yang dilakukan induk perusahaan dalam penyertaan modal karena telah melanggar Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasberimplikasi induk perusahaan harus bertanggung jawab melebihi saham yang telah disetorkan kepada anak perusahaan karena adanya fakta pengendalian dan iktikad buruk. Dari putusan Mahkamah Agung Nomor :1038 K/Pdt.Sus/2010tersebut pada akhirnya menimbulkan suatu tanggung jawab baru oleh induk perusahaannya untuk ikut menangggung utang yang harus dibayar oleh anak perusahaannya. Disarankan untuk mencapai kepastian hukum dalam hubungan hukum dan tanggung jawab dalam perusahaan grup kiranya perlu untuk menyempurnakan dan memperkuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan bagi hakim dalam mengadili perkara-perkara kepailitan dan perkara-perkara lainya yang melibatkan induk perusahaan dan anak perusahaan senantiasa berpedoman prinsip legal person, separate legal entity, limited liability, dan piercing the corporate veil agar dapat menciptakan kepastian hukum.