Analisis Yuridis Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Trafficking In Person Sebagai Extra Ordinary Crime

Abstract

Perdagangan orang menjadi ancaman bagi keamanan dalam negeri karena telah menjadi sumber penghasilan yang sangat besar bagi sindikat kejahatan internasional. Perkembangan kejahatan Trafficking in person berdasarkan modus operandi pelaku tentunya sangat berbeda dengan kejahatan-kejahatan lainnya sehingga dapat dikategorikan trafficking in person sebagai extra ordinary crime dan transnational crime, oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan human trafficking yang mencakup pemenuhan, perlindungan dan pemajuan hak-hak korban sebagai tindakan pemerintah yang harus dilihat dalam keseluruhan kebijakan sosial yang di dahului dengan melakukan kriminalisasi melalui pengaturan di dalam undang-undang dengan tetap didasarkan pada upaya penanganan masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kejahatan, selain kebij akan kiminalisasi tersebut diperlukan penanganan dengan menggunakan jalur penal yang tebih menitik-beratkan pada sifat represif berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi oleh aparat kepolisian. Sebelum tindakan represif dilakukan terhadap kejahatan human trafficking diperlukan adanya koordinasi peran yang terbangun diantara aparatur penegak hukum untuk menghindari penanganan kejahatan yang bersifat konvensional. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait pengaturan, peran Polri dan hambatan yang dihadapi Polri dalam penanggulangan trafficking in person.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, pendekatan yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data mempergunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tertier, di samping itu dipergunakan juga data primer yang diperoleh dari informan melalui wawancara. Analisis yang dipergunakan berdasarkan analisis kualitatif.

Adapun hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa arti pentingnya pengaturan Trafficking in Person di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia disebabkan jenis kejahatan ini merupakan salah satu dari transnational crime. Lahimya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengklasifikasi perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan yang menyangkut tentang trafficking in person. Polri mempunyai fungsi utama yaitu, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini (early warning) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Hambatan yang ditemukan dalam penanggulangan antara lain rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan isu traficking in person, panjangnya proses hukum yang harus dilalui korban trafficking in person sehingga membutuhkan beberapa kali perjalanan ke pengadilan atau ke kepolisian menjadi alasan pilihan kasus traficking in person terpaksa tidak dilaporkan. Di samping itu hambatan terkait kemampuan sumber daya yang ada di Polri baik SDM, anggaran dan sarana prasarana pendukung,