Penerapan Rencana Umum Tata Ruang Kota Berkaitan dengan Pemberian Izin Lokasi Permukiman di Kota Medan

Abstract

Tujuan pemberian izin lokasi ialah untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan investor dalam memperoleh tanah sehingga tidak menyimpang dari ketentuan tata ruang wilayah yang berlaku. Kebijaksanaan pertanahan yang dapat mempennudah perolehan tanah sangatlah tepat sebagai langkah menarik minat para investor untuk menginvestasikan modalnya di sektor permukiman, namun hendaknya tetap dalam koridor melindungi kepentingan rakyat banyak, sehingga dapat dihindari kenyataan bahwa mudahnya prosedur memperoleh tanah bagi pemilik modal telah mendorong terjadinya pembelian tanah secara besar-besaran oleh pemilik modal. Dengan fasilitas izin lokasi, pemilik modal dapat menguasai ribuan hektar tanah rakyat. Dengan uangnya, pemilik modal dapat melakukan pembebasan tanah di Iokasi-lokasi strategis, sementara masyarakat yang tanahnya berada dalam lingkup suatu izin lokasi harus rela meninggalkan tanahnya bahkan terkadang secara terpaksa, Kemudian dari data sekunder diketahui bahwa banyak pula tanah-tanah yang diberikan izin lokasi permnkiman itu yang tidak dimanfaatkan dengan melaksanakan pembangunan setelah dilakukan tindakan pembebasan tanah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis pennasalahan dengan terlebih dahulu meneliti bahan kepustakaan yang relevan dengan pennasalahan dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masih sangat signifikan luas tanah yang belum dibebaskan setelah diperoleh izin lokasi oleh para pengembang, dimana alasannya adalah karena tidak adanya kesesuaian yang berkepanjangan antara para pengembang dengan para pemilik modal mengenai harga ganti rugi tanah. Sementara pihak Pemerintah Kota Medan memberikan alasan karena krisis moneter yang berdampak terkendalanya kegiatan bisnis pengembang oleh karena harga bahan bangunan yang meningkat dan oleh karena tidak semua pengembang memiliki itikad baik untuk menggunakan izin lokasi dan menyelesaikan pembangunan sesuai dengan permohonan izin lokasi. Berdasarkan penelitian juga diketahui masih banyak tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh pengembang tidak ditindaklanjuti dengan pembangunan permukiman sebagaimana permohonan izin lokasi, Mengenai pelaksanaan pengawasan juga belum terlaksana dengan belum dibuatnya Peta Kontrol oleh Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian disarankan kepada Pemerintah Kota Medan untuk menerapkan sanksi hukum yang tegas kepada para pengembang yang bermasalah dengan mencabut izin lokasinya dan membuat Peta Kontrol untuk mengawasi, memonitoring jalannya izin lokasi.