Show simple item record

dc.contributor.advisorMiraza, Bachtiar Hassan
dc.contributor.advisorSumono
dc.contributor.advisorTarigan, Robinson
dc.contributor.authorSamosir, Claudius
dc.date.accessioned2022-10-25T02:21:06Z
dc.date.available2022-10-25T02:21:06Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.urihttps://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/50906
dc.description.abstractDalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 disebutkan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara serasi dan terpadu baik antara sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan elektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Untuk mencapai pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka perlu dilakukan pembangunan daerah melalui suatu perencanaan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam bentuk program dan proyek. Program dan proyek tersebut perlu dibiayai. Sumber pembiayaan pembangunan Dati ll berasal dari APBN, APBD Dati I dan APBD Dati ll yang bersangkutan. Pemerintah pusat melalui APBN merencanakan dan melaksanakan proyek pusat di Dati ll yang bersangkutan dimana sektornya atau bidangnya sudah tertentu. Demikian juga pemerintah Dati I sebagai atasan Dati Il yang bersangkutan, melalui APBD Dati I juga merencanakan dan melaksanakan proyek Dati I di Dati ll yang bersangkutan yang sudah ditentukan sektor atau bidangnya. Penerimaan Dati ll yang tercermin dalam APBD Dati ll berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sumbangan dan bantuan baik diri pemerintah pusat maupun dari pemerintah Dati I sebagai atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinjaman. Disamping proyek pemerintah pusat dan proyek pemerintah Dati I yang berada di Dati ll juga terdapat proyek Dati ll yang tercermin dalam APBD Dati ll yang bersangkutan di dalamnya terdapat PAD yang bebas dipergunahan oleh Dati ll tersebut sesuai dengan skala prioritasnya. Bahkan peranan PAD APBD Dati lI dalam pembangunan daerah sangat penting, karena kadang-kadang diperlukan sebagai dana pendamping untuk proyek pusat dan PAD dipakai sebagai alat penghitung pinjaman Dati Il yang bersangkutan dalam pengembalian pinjamannya.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPendapatan Asli Daerahen_US
dc.subjectPembangunan Daerahen_US
dc.titleAnalisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pembangunan Daerah dengan Studi Kasus pada Kotamadya Medanen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.nimNIM953103008
dc.identifier.nidnNIDN8828390019
dc.identifier.kodeprodiKODEPRODI95103#Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
dc.description.pages190 Halamanen_US
dc.description.typeTesis Magisteren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record