Pertanggungjawaban Direksi PT (Persero) Dalam Pengelolaan BUMN Persero (Studi Kasus Terhadap PT Merpati Nusantara Airlines Tahun 2015)

Abstract

Dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMN Persero tentu tidak bisa lepas dari direksi yang menjalankan peran sebagai pengurus dari BUMN Persero. Namun jikalau terjadi suatu kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi BUMN Persero atas tindakan yang diambil oleh direksi, lantas pertanggungjawaban seperti apa yang dilakukan oleh direksi BUMN Persero. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pengaturan hukum BUMN yang berbentuk perseroan terbatas di Indonesia? Bagaimana peran, kewenangan dari direksi BUMN Persero? dan selanjutnya bagaimana tanggung jawab direksi BUMN Persero dari kasus PT Merpati Nusantara Airlines? Metode penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan skripsi ini ialah metode pendekatan dari undang-undang dikarenakan sifatnya yang deskriptif dengan tipe penelitian yang yuridis normatif. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data penelitian kemudian dikumpulkan melalui studi pustaka (library research), lalu kemudian dianalisis secara normatif-kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian telah dapat dihasilkan suatu kesimpulan bahwa tidak ada pengaturan yang jelas tentang pengaturan pertanggungjawaban direksi atas kepengurusan dari BUMN Persero yang diatur dalam Undang-Undang BUMN. Dalam Undang-Undang BUMN hanya menguraikan tentang tugas serta kewajiban dari direksi yang selanjutnya akan menimbulkan suatu tanggung jawab hukum tidak hanya dari segi hukum perdata, tetapi juga bisa masuk kedalam segi hukum pidana apabila direki dinyatakan menyimpang dari kewajibannya. Hal tersebut juga terjadi dalam Kasus direksi PT Merpati Nusantara Airlines yang sebenarnya murni sengketa perdata namun terjerat pidana.