Analisa Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Rakyat Kabupaten Labuhan Batu

Abstract

Luas perkebunan rakyat di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan betapa berpengaruhnya keberadaan Perkebunan Rakyat di Sumatera Utara. Demikian halnya dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, secara fisik terkesan menunjukkan adanya kemajuan yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan produksi kelapa sawit yang meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Namun demikian, luas areal dan produksi yang meningkat belum diikuti oleh kekuatan posisi petani perkebunan rakyat dalam mempengaruhi harga Tandan Buah Segar (TBS). Salah satu masalah yang belum dapat diatasi secara tuntas adalah penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian antara harga TBS yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Rumus Harga Pembelian dengan harga TBS yang diterima oleh petani rakyat, untuk mengidentifikasi perbedaan indeks proporsi (K) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Rumus Harga Pembelian dengan indeks proporsi (K) yang diterima oleh petani rakyat, untuk mengidentifikasi penyebab harga TBS produksi petani rendah berdasarkan Rumus Harga Pembelian, serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi petani rakyat dan solusinya dalam kaitannya dengan rendahnya harga TBS yang diterimanya. Metode Penentuan Sampel yang digunakan adalah metode penelusuran (Accedental), yaitu metode yang pengambilan sampelnya tidak ditetapkan terlebih dahulu, dimana peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang memenuhi kriteria sampel. Metode analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif dan analisa uji-t populasi berpasangan pada tingkat petani. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan : Ada beda antara harga TBS yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Rumus Harga Pembelian dengan harga TBS yang diterima oleh petani rakyat, serta Ada beda antara indeks proporsi (K) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Rumus Harga Pembelian dengan indeks proporsi (K) yang diterima oleh petani rakyat