Pola Pengelolaan Sampah Pemukiman dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaannya di Kotamadya Padang

Abstract

Pertambahan jumlah penduduk yang pesat dan perkembangan tingkat kebudayaan diperkotaan telah menimbulkan berbagai masalah diperkotaan yang membutuhkan penanganan yang serius dan profesional. Salah satu dari masalah tersebut adalah masalah persampahan. Jika tidak dikelola akan menimbulkan kerugian terhadap manusia dan lingkungannya, tetapi jika dikelola akan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk mengatasi masalah persampahan ini semua Pemda Tk. II telah mengeluarkan seperangkat peraturan perundangan, namun hasilnya tidak sama. Ada yang berhasil dan ada pula yang tidak berhasil. Salah satu Dati II yang berhasil adalah Kotamadya Padang. Keberhasilan Kotamadya Padang ini patut dikaji dengan rumusan permasalahan; bagaimana pola pengelolaan sampah pemukiman yang dilaksanakan di Kotamadya Padang, sampai sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat Kotamadya Padang dalam melaksanakan pola pengelolaan sampah pemukiman, dan apakah terdapat pengaruh yang berarti antara pola pengelolaan sampah pemukiman terhadap partisipasi masyarakat dalam melaksanakannya di Kotamadya Padang. Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang berarti antara pola pengelolaan sampah pemukiman terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kotamadya Padang. Dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan serta menguji hipotesis yang diajukan dalam rencana penelitian telah ditetapkan prosedur penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Untuk permasalahan pertama dan kedua akan dilakukan wawancara dengan para pengelola, petugas kebersihan, observasi dilapangan, serta mengedarkan kuesioner penelitian kepada masyarakat yang telah dipersipkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk mengestimasikan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat digunakan model multiple regression. Variabel bebas yang dirumuskan adalah (a) legalitas/kepastian hukum dalam pengelolaan sampah pemukiman (X1), (b) tata laksana pengelolaan sampah pemukiman (X2), (c) penyediaan fasilitas dalam pengelolaan sampah pemukiman (X3) , (d) pemasyarakatan pola pengelolaan sampah pemukiman (X4), dan (e) pengawasan pelaksanaan pola pengelolaan sampah pemukiman (X5). Sedangkan yang merupakan variabel terikat adalah partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pola pengelolaan sampah pemukiman (Y).