Analisis Yuridis Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Secara Sepihak Merubah Isi Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 247/Pdt.G/2016/Pn. Pbr Dalam Kaitannya dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No. 02/Pts/Mj/Pwn.Prov.Riau/Xi/2012)

Abstract

ABSTRAK Kartika Wily1 Suprayitno* Rudy Haposan Siahaan** Pasal 51 UUJN memberikan Notaris kewenangan untuk memperbaiki kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Kesalahan dalam pembuatan Akta adalah hal yang manusiawi namun dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 terdapat notaris yang dikenakan sanksi teguran lisan karena melakukan kesalahan merubah isi minuta akta tidak sesuai ketentuan Pasal 48 UUJN. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsekuensi akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh notaris, bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris, dan bagaimana analisa hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan No.247/PDT.G/2016/PN.Pbr yang menyatakan gugatan penggugat terhadap Notaris tidak dapat diterima dalam kaitannya dengan Putusan MPW Prov.Riau No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 yang menyatakan Notaris bersalah Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-kualitatif. Kesimpulan penelitian adalah konsekuensi akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat 3 UUJN. Selain itu akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris mengakibatkan Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 adalah diterapkannya sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau atas rekomendasi Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru terhadap Notaris NS yang melakukan pelanggaran ketentuan UUJN mengenai perubahan isi minuta akta. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusan No.247/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang menyatakan gugatan penggugat terhadap Notaris tidak dapat diterima dalam kaitannya dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 yang menyatakan Notaris bersalah sudah tepat dan benar karena gugatan yang diajukan penggugat memenuhi unsu-unsur asas Nebis in idem sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Diharapkan perubahan UUJN dimasa mendatang terkait Pasal 51 ayat (1), (2), (3), dan (4) memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ketentuan perubahan isi minuta akta dalam bagian penjelasan UUJN tersebut. Diharapkan kepada para notaris dalam hal terjadinya perubahan isi minuta Akta, selalu berpegang teguh pada prinsip kehati –hatiaan, baik karena kesepakatan para pihak yang dibuat dalam berita acara maupun dibuat dalam akta tersendiri berupa addendum agar tidak terjadi pelanggaran yang terdapat dalam UUJN maupun peraturan lainnya seperti KUHP. Diharapkan majelis hakim dapat mempertimbangkan bukti bukti baru (novum) yang bersifat menentukan berupa putusan Mahkamah Agung No. 1003K/Pid/2015 yang menyatakan Notaris bersalah apabila penggugat mengajukan peninjauan kembali