Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Abstract

Local Government Policy Padangsidimpuan City in conducting enforcement action hawkers in the district North Padangsidimpuan performed by one way the eviction was understandable, given that most of the locations used by the street vendors to carry out commercial activities is a common location that is considered to be detrimental to public order , However, the eviction actions have a negative impact for most vendors feel that they lose their source of income. So sometimes people often assume that government policies are unfair. In this regard, the Local Government Padangsidimpuan make a policy of action structuring and guidance to the vendors by placing vendors to places that do not disturb public order. However, very often these actions are taken at locations that - > are not strategic as the trade so that the street vendors are looking for another location which is a common location. This research uses descriptive qualitative approach. Namely data collection techniques through observation, interviews and documentation. To that end, the author conducted interviews with several informants considered to know or are related to the title of this study then analyzed based on theories and phenomena that exist in the field This study aimed to analyze the policies, processes and policy implementation constraints faced by local governments in structuring Padangsidimpuan City and coaching vendors are often regarded as a bustling informal sector disturbing public order. Results from the study showed that the implementation of planning policies and guidance hawkers in the district of North Padangsidimpuan an implementation that is not successful (unsuccessful implementation). This is due to the absence of relocation of street vendors and the withdrawal of the levy made by the relevant authorities to make street vendors assume that they are already legal to sell.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan dalam melakukan tindakan penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Padangsidimpuan Utara yang dilakukan dengan salah satu cara penggusuran memang dapat dimengerti, mengingat sebagian besar lokasi yang digunakan oleh para pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan dagang merupakan lokasi umum yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Namun, tindakan penggusuran tersebut berdampak negatif bagi sebagian besar pedagang kaki lima yaitu mereka merasa kehilangan sumber pendapatan mereka. Sehingga terkadang masyarakat sering beranggapan bahwa kebijakan pemerintah bersifat tidak adil. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan membuat suatu kebijakan yaitu melakukan tindakan penataan dan pembinaan kepada para pedagang kaki lima dengan menempatkan pedagang k:aki lima ke tempat y~g tidak mengganggu ketertiban umum. Tetapi, sering sekali tindakan ini dilakukan pada lokasi yang tidak strategis sebagai tempat berdagang sehingga para pedagang kaki lima mencari lokasi lain yang merupakan lokasi umum. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk itu, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui atau terkait dengan judul penelitian ini kemudian menganalisanya berdasarkan teori dan fenomena yang ada di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan, proses implementasi kebijakan dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kota Padangsidimpuan dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang sering dianggap sebagai sektor informal yang ramai mengganggu ketertiban umum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Padangsidimpuan Utara merupakan implementasi yang tidak berhasil (unsuccessful implementasi). Hal ini disebabkan karena belum adanya relokasi pedagang kaki lima serta penarikan retribusi yang dilakukan oleh aparat terkait membuat pedagang kaki lima beranggapan bahwa mereka sudah legal untuk berjualan.