Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Studi pada SMP Negeri 7 Pematangsiantar

Abstract

This research is a qualitative descriptive approach and the object of research is involved elements such as the school Principal, Vice Principal Curriculum and teachers at SMPN 7 Pematangsiantar. The focus of this research is to identify and analyse the implementation of Curriculum Policy, 2013 in SMPN 7 Pematangsianar using a model that was initiated by George C. Edward III in the form of communication, resources, disposition and bureaucratic structures that play a role in policy implementation. The data used is the verbal data from respondents information about the implementation of curriculum policy in 2013 in SMPN 7 Pematangsiantar. The technique of collecting data using interviews, observation and documentation. Analysis of the data in this study include stage data reduction, data presentation and data verification or conclusion. The results showed that the implementation of curriculum policy in 2013 in SMPN 7 Pematangsiantar generally running well but not optimal. Until runs in the third year, the evaluations are made every year to make more optimal implementation of this policy. In the communication factor, sub factor and consistency of information transmission has not gone well, from the sub factor clarity there is little problem The vagueness of this information related to the curriculum changes that took effect too quickly. Furthermore, the resource factor, sub factor of staff, information and authority to be effective but sub factors of inadequate facilities. Facilities such as facilities and infrastructure as well as a special budget for the implementation of school supplies for the field of technology such as computers and Internet access is still far from enough. Furthermore, to the availability of books, the distribution had faltered at the beginning. Implementar of factors including good disposition. And for bureaucratic structure factors also support for the implementation of the policy So that it is because the program this policy that is continue from year to year, this government program can be implemented properly and evenly and really involve the good cooperation of the central government in synergy with the provincial government, district/city level and the schools themselves as the central objective of this policy.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan objek penelitiannya adalah melibatkan unsur-unsur sekolah seperti Kepala Sekolah, W akil Kepala Sekolah bidang Kurikulum dan guru-guru di SMPN 7 Pematangsiantar, Fokus penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Kebijakan Kurikulum 2013 di SMPN 7 Pematangsianar dengan menggunak.an. model yang digagas oleh George C. Edward Ill berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Data yang digunakan merupakan data verbal dari informasi responden tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 7 Pematangsiantar. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data dalam penelitian ini meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Basil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 7 Pematangsiantar secara umum berjalan dengan baik namun belum optimal. Hingga berjalan di tahun ke tiga, dengan evaluasi-evaluasi yang dibuat tiap tahun membuat pelaksanaan kebijakan ini lebih optimal. Pada faktor komunikasi, sub factor transmisi dan konsistensi informasi belum berjalan dengan baik, dari sub faktor kejelasan terdapat sedikit masalah. Ketidakjelasan informasi ini terkait perubahan kurikulum yang diberlakukan pemerintah terlalu cepat. Selanjutnya faktor sumber daya, sub faktor staf, informasi dan wewenang berjalan efektif namun sub faktor fasilitas belum memadai. Fasilitas berupa sarana dan prasarana maupun anggaran khusus untuk pelaksanaan kelengkapan sekolah untuk bidang teknologi seperti komputer dan akses internet masih jauh dari kata cukup. Selanjutnya untuk ketersediaan buku, pendistribusiannya sempat tersendat diawal. Faktor disposisi implementor termasuk baik. Dan untuk faktor struktur birokrasi juga mendukung untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga memang karena program kebijakan ini yang bersifat continue, dari tahun ke tahun program pemerintah ini akan dapat terlaksana dengan baik dan merata serta benar-benar melibatkan kerjasama yang baik dari pihak pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah tingkat Kabupaten/K.ota dan pihak sekolah sendiri sebagai sentral dari sasaran kebijakan ini.