Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Abstract

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sistem otonomi daerah yang berlaku saat ini menuntut pemerintah untuk lebih aktif berperan serta dalam pembangunan khususnya pembangunan daerah itu sendiri sebab daerah otonomi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan inspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, salah satu lembaga pemerintah yang berperan aktif dalam mengelola pendapatan asli daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan titik balik dalam pengelolaaan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan Pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupate/Kota). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak daerah yang potensial dikarenakan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah dalam rangka mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah yang diharapkan akan meningkatkan kemampuan membangun daerah tersebut.