Metode Penetapan Pajak Hotel pada Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kota Sibolga

Abstract

Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak hotel pada Dinas Pengelola Kekayaan dan Asset Daerah Kota Sibolga, realisasi penerimaan Pajak Hotel, mengetahui masalah maupun kendala yang dihadapi dalam peningkatan penerimaan Pajak Hotel . Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting bagi anggaran dan belanja daerah, Pajak Hotel sangat diharapkan dapat memberikan sumbangsihnya bagi kelangsungan pembangunan daerah. Kegiatan penetapan pajak hotel dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu : - Kegiatan penetapan dengan cara penetapan Kepala Daerah - Kegiatan penetapan dengan cara dibayar sendiri - Kegiatan penetapan secara jabatan. Menghitung pajak hotel dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, Kontribusi pajak hotel sangat besar terhadap pendapatan Asli Daerah, sehingga dalam penerimaanya sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Dinas Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah Kota Sibolga merupakan unsur pelaksanaan pemerintah Daerah dalam melaksanakn kewenangan Walikota Sibolga dibidang Pengelolaan dan Aset Daerah