Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang Kadaluarsa pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana Pajak Daerah tersebut terdiri dari Pajak Provinsi yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Dilihat dari perkembangan teknologi yang meningkat, dimana kebutuhan masyarakat akan fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam menjalankan rutinitas sehari-hari, kendaraan bermotor merupakan pilihan masyarakat saat ini sebagai sarana transportasi. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah menilai bahwa potensi dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).