Prosedur Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Abstract

Ditinjau dari sejarah, masalah pajak sudah ada sejak zaman dahulu walaupun pada saat itu namanya bukan “pajak” melainkan “upeti” tetapi masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada pemimpinnya. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwa itu bersifat “wajib” dan ditetapkan secara sepihak oleh Negara, dengan kata lain “pajak” yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan, dan hal ini dianggap wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yaitu untuk mempertahankan negar dan melindungi rakyat dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang ekonomi, sosial, dan kenegaraan. Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan secara terus menerus yang dengan sendirinya akan menuju ke arah kemajuan dan perbaikan yang lebih baik. Untuk mewujudkan pembangunan, dibutuhkan segala potensi yang ada pada suatu bangsa, berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, manajemen, dan finansial untuk melakukannya. Salah satu upaya menggerakkan sumber daya dari

pemerintah itu dapat dilihat dari segi finansialnya, yaitu bagaimana pemerintah dapat mencari sumber-sumber keuangan guna membiayai pelaksanaan roda pemerintahan.