Mekanisme Penerbitan Surat Ketetapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Abstract

Di dalam menentukan besarnya pajak yang terutang sering terjadi perselisihan WP dan petugas pajak.Perselisihan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapatantara wajib pajak dan petugas pajak mengenai suatu masalah, seperti peraturan dan penafsiran fiskus atas suatu fakta, dan kesalahan hitung atau tulis.Hal ini tentu saja dapat merugikan penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu tata cara yang bisa mengatur proses pemungutan pajak itu sendiri. Suatu hukum pajak yang memberikan batasan-batasan dan sanksi yang jelas dalam proses pemungutan pajak. Beban pembuktian untuk menyatakan bahwa pajak yang terutang dalam SPT adalah tidak benar berada pada pihak fiskus (Direktorat Jenderal Pajak), seperti yang tertulis dalam Undang-Undang KUP Pasal 12 ayat 3. Proses pembuktian atau bukti yang diperoleh dapat berasal dari pemeriksaan atau adanya keterangan lain. Maka apabila dari bukti tersebut ternyata jumlah pajak yang terutang menurut WP sebagaimana dilaporkan dalam SPT tidak benar, maka fiskus menetapkan jumlah pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undang perpajakan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. SKP diterbitkan untuk suatu masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang dilakukan penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan.Dengan diterbitkannya SKP ini, WP dituntut untuk menghitung, memperhitungkan, melapor dan menyetorkan pajaknya dengan benar. Sehingga masalah kurangnya pencapaian target penerimaan pajak untuk negara yang muncul akibat dari kesalahan–kesalahan yang terdapat dalam pengisian SPT sebelumnya dapat ditangani dan kemungkinan terjadinya sengketa pajak juga dapat diminimalisir