Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Abstract

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Peranan pajak dalam kehidupan bernegara menjadi dominan bagi sumber pendapatan negara. Indonesia sebagai negara berkembang tengah menggalakan pembangunan di berbagai bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Demi mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional tersebut diperlukan dana cukup besar yang berasal dari penerimaan negara yaitu pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah. Pajak dapat mempengaruhi pembangunan nasional dan dapat mengurangi tingkat ketergantungan negara terhadap pinjaman luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan serta meningkatkan penerimaan daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi setiap daerah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, melalui peningkatan dan penggalian setiap potensi yang ada pada masing-masing daerah melalui pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah telah berusaha memungut setiap pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah agar dapat mencapai target penerimaan pajak derah yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).