Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DISPM & PPTSP) Kabupaten Samosir

Abstract

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memuat tentang pentingnya suatu penyelenggaraan pelayanan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks akuntabilitas kinerja, akuntabilitas biaya serta akuntabilitas produk pelayanan publik. Hal inilah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DISPM & PPTSP) Kabupaten Samosir. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori akuntabilitas proses Sheila Elwood yang terdiri dari empat indikator yakni prosedur, biaya, jangka waktu dan responsivitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis teori Sheila Elwood, akuntabilitas pelayanan publik dalam pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DISPM & PPTSP) Kabupaten Samosir dapat dikatakan sudah cukup baik. Adanya hambatan dalam proses pelayanan seperti anggota Tim Teknis IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang saat ini sebagian berasal dari OPD (Oragnisasi Perangkat Daerah) lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang menyebabkan pegawai tersebut menjadi rangkap tupoksi yaitu sebagai pegawai dari institusi asalnya dan sebagai anggota Tim Teknis IMB di DISPM & PPTSP yang kemudian mengakibatkan proses penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) sering tidak tepat waktu.