Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo

Abstract

Negara memerlukan sumber-sumber penerimaan kas negara yang diperuntukkan bagi Pembayaran Pengeluaran Umum, sala satunya berasal dari sektor pajak. Tanpa adanya mumber-sumber penerimaan kas negara nuka negara tidak akan mampu menjalankan segala kewajibannya

Pajak adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan penungutan pajak yang pelaksanaannya harus didasarkan pada Undang-Undang Primp ini berlaku disennus negara demokrasi, beberapa jenis pajak antara lain pajak Bami dan Bagina (PBB) sebagai pajak pasat pemungutan PBB didasarkan Undang Undang no 12 talum 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dipaksaka kepada wajib pajak tanpa adanya balas jasa yang secara langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak Pemerintah berhak untuk meningut pajak dari rakyat dan al ins tidak dapat ditolak atau dibantah oleh pluk manapun, met peraturan peradang undanganno 18 pelaksanaa peningutan pajak

Secara sederhana berdasarkan ala penalaran diatas maka perlis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dilakukan dalam kegiatan PKLM maka pelin menangan dalam padal "Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tiga Bimanga Kabupaten Karo"