Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)

Abstract

Pajak merupakan sumber penerimaan yang utama bagi negara disamping sumber-sumber lainnya. Akan tetapi pemungutan pajak pada saat ini dirasakan oleh masyarakat sebagai beban yang berat, sebab dari penetapan jumlah pajak, jenis pajak maupun tata carapemungutannya. Menurut masyarakat pajak hanyalah sebuah kewajiban yang semata-mata harus dilaksanakan masyarakat secara patuh kepada negara. Salah satu pajak yang terdapat di Negara Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang merupakan pajak pusat yang hanya menangani perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-3). Sedangkan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-2) yang tertera dalam peraturan daerah nomor 3 Tahun 2011 yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat sekarang sudah dialihkan ke pemerintah daerah. Sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi Fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih ideal.