Mekanisme Pengukuhan dan Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Abstract

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif setiap warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan Negara berupa pembangunan nasional. Sehingga di dalam menjalankan program pemerintah diperlukan perhatian khusus bagaimana agar target yang telah ditetapkan dapat terwujud. Aplikasinya bahwa pembangunan nasional dan keperluan Negara lainnya tidak akan terwujud atau tercipta jika dana yang didapatkan minim atau tidak mencukupi, maka dengan itu pemerintah berupaya mencari solusi bagaimana cara meningkatkan penerimaan negara tersebut sehingga dapat membiayai program pemerintah seperti yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Secara umum Pengusaha Kena Pajak (PKP) masih sering salah dalam melaporkan dan menyetor jumlah pajaknya sehingga menimbulkan kendala bagi Pengusaha dan juga Kantor Pelayanan Pajak Pratama itu sendiri. Hal - hal seperti ini yang dapat menyebabkan terhambatnya penyelanggaraan pajak sehingga nantinya juga akan berpengaruh terhadap penerimaan Negara. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi latar belakang penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang dimaksudkan agar mahasiswa mengetahui dan bisa mempraktikan secara langsung teori yang sudah dipelajari sebelumnya tentang mekanisme pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Dengan ini penulis merasa tertarik membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul : “Mekanisme Pengukuhan dan Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai”.