Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame pada Pemerintah Kabupaten Karo

Abstract

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di ikuti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintah. Keberadaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah untuk mendukung system Pemerintah Daerah yang baru dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Sebagai suatu Daerah Otonomi, maka daerah berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk mengelola penerimaan, pengeluaran keuangan termasuk merencanakan serta melaksanakan pembangunan. Sumber penerimaan daerah salah satunya adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.