Implikasi Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai)

Abstract

Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan, (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai). Oleh Permai Sari Nasution. Dosen Pembimbing Drs. Ivan Razali Nasution, M.Phil. Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) adalah proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan stakeholders yang luas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik suatu negara dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan manusia menurut kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi , transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi dan efektivitas, penegakan hukum, responsif, wawasan kedepan dan daya tanggap. Good Governance adalah konsep yang universal, maka harus diterapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk dalam hal ini Bappeda Kota Binjai sebagai fasilitator dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik/good governance (transparansi, partisipasi) pada Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kota Binjai, dan bagaimana pula implikasi tata pemerintahan yang baik/good governance terhadap efektivitas perencanaan pembangunan pada Kota Binjai. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. metode deskriptif kualitatif memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat. Hasil penelitian adalah transparansi dan partisipasi belum maksimal dijalankan oleh Bappeda Kota Binjai. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya terjadi pada level operasional yaitu pada saat penjaringan aspirasi masyarakat yang forumnya adalah musrenbang, sedang pada tahap kebijakan penganggaran masyarakat tidak dilibatkan secara langsung, hanya diwakilkan oleh DPRD. Padahal tahap penganggaran merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka sejatinya masyarakat mempunyai hak untuk ikut terlibat dalam merumuskan kebijakan penganggaran. Dokumen pembiayaan pembangunan yaitu APBD pun tidak mudah diketahui oleh masyarakat, dokumen tersebut hanya mungkin diakses pada saat sidang paripurna DPRD pada saat pembahasan Ranperda APBD, hal ini mengindikasikan transparansi anggaran masih rendah. Tetapi rencana pembangunan Kota Binjai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD 2007) dinilai efektif, sebab kebijakan pembangunan telah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kontradiksi antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance di Bappeda Kota Binjai yang masih rendah tetapi menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif disebabkan oleh Bappeda Kota Binjai kurang berorientasi pada proses, tetapi pada output.