Peranan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dalam Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir di Kabupaten Deli Serdang

Abstract

Suatu badan usaha apapun bentuknya, untuk dapat tumbuh dan berkembang maka memerlukan modal sebagai salah satu faktor produksi. Begitu pula halnya dengan koperasi karena koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu meskipun koperasi bukan kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha maka di dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal pula. Namun kenyataannya, banyak koperasi yang tidak beroperasi bahkan tutup dikarenakan tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usahanya. Sulitnya mendapatkan kredit bank dengan bunga murah dan banyaknya syarat yang harus dipenuhi seperti keharusan agunan dan kelengkapan ijin usaha, merupakan contoh persoalan yang umum dihadapi oleh koperasi khususnya koperasi simpan pinjam. Maka kemudian untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang mengambil kebijakan menyelenggarakan Program Dana Pinjaman Bergulir. Penetapan kebijakan ini didasari oleh PP No.38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota, dimana pada pasal 7 disebutkan bahwa salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota adalah urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan kewenangan menjalankan urusan tersebut diserahkan kepada Dinas PMK dan PKM sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang No.886 Tahun 2008 dimana pada Pasal 246 disebutkan bahwa Dinas PMK dan PKM mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan diselenggarakannya Program Dana Pinjaman Bergulir untuk membantu perkuatan modal bagi KSP/ USP koperasi, lantas tidak membuat kondisi usaha KSP/ USP koperasi tersebut meningkat. Adanya masalah yang timbul berkenaan dengan aspek penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana, membuat program yang dijalankan tidak begitu berhasil mencapai sasaran dan tujuannya. Dilatarbelakangi hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: Peranan Dinas Penenamn Modal, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dalam Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir di Kabupaten Deli Serdang. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apa sebenarnya peran Dinas PMK dan PKM dalam pengelolaan dana pinjaman bergulir, tugas dan fungsinya dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Dinas PMK dan PKM Kabupaten Deli Serdang dan pelaksanaannya di lapangan, serta mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Dana Pinjaman Bergulir oleh Dinas PMK dan PKM Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang, dengan mengumpulkan informasi dan data dari beberapa orang informan kunci dan informan biasa yang mengetahui bagaimana pelaksanaan program ini. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa Dinas PMK dan PKM Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan dengan baik peran mereka dalam pengelolaan dana pinjaman bergulir walau banyak kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas mereka. Hal ini dapat dilihat dari lunasnya pengembalian dana oleh KSP/ USP-kop peserta program selama periode yang telah ditentukan. Namun walaupun begitu program ini masih belum sepenuhnya membantu anggota koperasi/ masyarakat terlepas dari jeratan rentenir yang dikarenakan dana yang disalurkan dirasakan masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota koperasi akan modal usaha.