Hubungan Penerapan Prosedur dengan Pemberian Izin Penebangan Kayu (IPK) pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

Yang menjadi alasan penulisan untuk memilih judul Hubungan Penerapan Prosedur dengan Pemberian Izin Penebangan Kayu (IPK) pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman adalah penulis ingin melihat apakah berbagai kasus yang terjadi mengenai penebangan liar dan illegal loging yang merugikan negara, karena kurangnya pengawasan pemerintah dan pemberian prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada Hubungan Penerapan Prosedur dengan Pemberian Izin Penebangan Kayu (IPK) pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data-data yang diperoleh dengan menyebarkan angket/kuesioner kepada responden sebanyak 90 (Sembilan Puluh) orang yang terdiri dari aparat dan pemohon izin. Selain itu juga menggunakan teknik wawancara dengan key informan berjumlah 2 orang terdiri dari Kasi. Pengembangan Usaha Kehutanan dan Kasi.Sarana Produksi Kehutanan pada kantor Dinas Kehutanan Sumatera Utara. Selanjutnya data yang ada dioleh dengan Teknik Korelasi Spearman Rank untuk melihat hubungan antar variabel untuk melihat seberapa besar Hubungan variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari perhitungan uji antara variabel X dan variabel Y, maka diperoleh hasil ρ = 0,663 dengan harga t-hitung 7,807. Hal ini menunjukkan koefisien korelasi adalah signifikan dengan nilai test statistik untuk t-hitung lebih besar dari t-tabel berarti Ho ditolak dan Ha diterima yaitu ada pengaruh yang positif antara Hubungan Penerapan Prosedur dengan Pemberian Izin Penebangan Kayu (IPK) pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman di Provinsi Sumatera Utara. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Ada Hubungan yang positif dan signifikan antara Penerapan Prosedur dengan Pemberian Izin Penebangan Kayu (IPK) pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman di Provinsi Sumatera Utara di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dimana dalam penerapan prosedur izin penebangan kayu sudah cukup baik dan dalam pemberian izin penebangan kayu sudah lebih teliti lagi dalam penerimaan proposal izin yang diajukan oleh pemohon izin. Juga adanya koordinasi yang baik antara pemohon izin dengan pegawai Dinas kehutanan.