Efektifitas Lembaga Legislatif Desa dalam Pengambilan Kebijakan di Desa Malasin (Studi Komparatif Antara Lembaga Musyawarah Desa Periode 1996- 2001 dengan Badan Permusyawaratan Desa Periode 2004-2010)

Abstract

Lahirnya UU No. 32 tahun 2004 mengubah paradigma yang berorientasi kekuasaan menjadi paradigma kerakyatan. Hal ini diikuti konsep Top Down (atas ke bawah) berubah menjadi konsep Bottom Up (bawah ke atas) yang berarti mengaktifkan kembali peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan. Bukti konkrit dari konsep tersebut dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengganti Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dalam menanamkan proses demokrasi pada tatanan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang masih baru dan eksistensinya masih dipertanyakan khususnya dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Lembaga Manakah Yang Lebih Efektif Dalam Pengambilan Kebijakan Di Desa Malasin Antara Lembaga Musyawarah Desa Periode 1996-2001 Dengan Badan Permusyawaratan Desa Periode 2004-2010”?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas dalam pengambilan kebijakan di desa Malasin antara Lembaga Musyawarah Desa Periode 1996-2001 Dengan Badan Permusyawaratan Desa Periode 2004-2010. Metode dalam penelitian ini adalah metode Komparatif yang bersifat membandingkan. Penelitian ini merupakan langkah awal atau sebagai landasan untuk penelitian berikut yang lebih signifikan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 33 orang yang terdiri dari Kepala Desa, mantan anggota LMD Periode 1996-2001 berjumlah 8 orang, anggota BPD Periode 2004-2010 berjumlah 9 orang, tokoh masyarakat yang berjumlah 15 orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi kuesioner, wawancara dan juga studi kepustakaan. Yang kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam proses pengambilan kebijakan di desa Malasin lebih efektif Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Periode 1996-2001 dibandingkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2004-2010. Hal ini tidak terlepas dari peranan dan kerja keras Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Periode 1996-2001 sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang memiliki komitmen yang kuat untuk menampung serta menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat desa Malasin. Hasil ini dilihat dari indikator proses pengambilan kebijakan yang terdiri dari persepsi dan definisi, agregasi dan organisasi, representasi, agenda setting serta formulasi sebuah kebijakan.