Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Studi pada Simpan Pinjam Perempuan/SPP di Desa Napagaluh Kec Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil)

Abstract

Implementasi merupakan proses yang sangat penting dalam suatu kebijakan. Kadangkala, implementasi yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. PNPM Mandiri adalah program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat baik melalui penguatan modal maupun kelembagaan. Program ini diimplementasikan oleh Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Napagaluh kecamatan danau Paris. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ”Bagaimanakah Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Simpan Pinjam Perempuan/SPP di Desa Napagaluh, Kec. Danau Paris, Kab. Aceh singkil?” Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Simpan Pinjam Perempuan/SPP di Desa Napagaluh, Kec. Danau Paris, untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Napagaluh, mengetahui isu gender yang terjadi dalam pelaksanaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Napagaluh, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Napagaluh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan 4 orang informan kunci dan 9 orang informan utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, dan teknik analisa data dilakukan dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PNPM MP pada Simpan Pinjam Perempuan di Desa Napagaluh memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya perempuan yakni meningkatnya taraf hidup keluarga dengan adanya bantuan modal usaha, namun pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasionl (PTO), yakni ada perempuan yang tidak tergolong dalam Rumah Tangga Miskin (RTM) ikut serta dalam kelompok SPP, tidak berjalannya pertemuan rutin yang harus dilakukan setiap kelompok, dan penyalahgunaan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Partisipasi masyarakat yang rendah dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan SDM yang rendah, sehingga masyarakat tidak mampu mengelola dana pinjaman tersebut. Isu gender juga menjadi suatu kendala yang mengakibatkan implementasi PNPM MP tidak berjalan dengan baik, akibat adanya pengaruh kekuasaan atau kedudukan pengurus yang disalahgunakan dan peran ganda dari ibi-ibu yang selain mencari nafkah juga harus mengurus keluarga.. Diharapkan sebelum Implementasi PNPM MP dilakukan seluruh pengurus yang terlibat di dalamnya harus mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka sehingga kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi akan lebih baik. Pelaksanaan PNPM MP harus disesuaikan dengan aturan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) perlu ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Perlu adanya pelatihan bagi seluruh pengurus kelompok Simpan Pinjam Perempuan yakni ketua, sekretaris dan bendahara sehingga mereka dapat mengelola kelompok dengan baik serta adanya pembagian tugas yang seimbang. Pemerintah juga perlu memberikan pengarahan tentang masalah gender kepada setiap pihak yang terlibat dalam PNPM MP, sehingga pola pikir masyarakat tentang budaya patriakhi dapat berubah.