Prosedur dan Tata Cara Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Subyek Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Abstract

Negara dalam menjalankan tugas rutin dan pembangunan Nasional memerlukan biaya. Biaya tersebut antara lain, diperoleh dari penerimaan pajak, pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang dan pemeliharaan yang biayanya berasal dari penerimaan pajak. Untuk mewujudkan pembangunan, maka pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (1, 2008) : pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sesuai dengan prinsip Self Assessment yang berlaku di Indonesia, Wajib Pajak harus dapat menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sistem ini mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang di percayakan kepada Wajib Pajak sendiri yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).