Implementasi Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kebersihan Kota Medan

Abstract

Akuntabilitas adalah salah satu dari 3 pilar utama dari pemerintahan yang baik (good governance) yang mewajibkan pemegang amanah mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan padanya baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan dari hasil yang dicapai. Untuk mewujudkan tujuan itu maka dikeluarkanlah Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Laporan AKIP sebagai media pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Kebersihan Kota Medan sebagai instansi yang berkewenangan memberikan layanan kebersihan prima terhadap masyarakat berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya dalam pencapaian visi dan misi yang telah dirumuskan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan AKIP dan mengetahui kendala-kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaannya pada Dinas Kebersihan Kota Medan. Teknik penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan wawancara dan observasi. Teknik pengambilan subyek penelitian secara purposive sampling. Dari teknik ini diperoleh 8 orang informan yang terdiri dari Tim LAKIP dan Pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui Dinas Kebersihan Kota Medan harus berupaya lebih maksimal untuk mengimplementasikan AKIP secara khusus dalam penyusunan LAKIP setiap tahun. Hal ini dilihat dari koordinasi antara Tim LAKIP dan tiap bidang di Dinas Kebersihan, kualitas dan kuantitas pegawai, kecenderungan sikap pegawai dan struktur birokrasi yang ada.