Mekanisme Administrasi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT PPH OP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Barat

Abstract

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak telah memegang peranan penting di negara kita. Melalui penerimaan negara atas pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat, pemerintah akan mampu membiayai segala keperluan rutin penyelenggaraan pemerintahan dan juga untuk menyediakan berbagai sarana maupun prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan. Seperti yang kita ketahui bersama, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU), dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Reformasi perundang-undangan perpajakan telah memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini terlihat pada penerapan sistem penghitungan sendiri (Self Assessment System) dalam penghitungan pajak. Sistem pemungutan pajak Self Assessment System adalah sistem dimana Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang, sehingga Wajib Pajak berperan besar dan aktif dalam sistem ini dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam hal ini, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan sebagai Pembina, Pengawas, Peneliti, serta memberikan petunjuk dan juga sanksi terhadap Wajib Pajak (Mardiasmo, 2008;7).