Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pertamanan Kota Medan

Abstract

Seperti diketahui bahwa saat ini Indonesia termasuk salah satu negara yang sedang berkembang, sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia berusaha untuk mengadakan pembangunan di segala bidang khususnya pembangunan daerah demi terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional. Pembangunan tersebut tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar. Sehingga pemerintah memerlukan sumber dana untuk pembangunan negara khususnya daerah. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar adalah dari sektor pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang terbesar perlu ditingkatkan peranannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan langkah besar yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh daerah. Hal ini merupakan suatu landasan percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang selama ini di rasakan adanya ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan antara pusat dan daerah. Dengan di berlakunya kedua undang-undang tersebut pemerintah pusat harus melimpahkan sebagian besar kewenangan yang di miliki kepada pemerintah daerah dalam desentralisasi dibidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang selama ini di pegang pusat. Secara teoritis, desentralisasi akan banyak memberi manfaat bagi kemajuan daerah yang lebih mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk memajukan daerahnya. Desentralisasi akan melahirkan otonomi daerah, yaitu daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. (Mustaqiem, 2008 : 218-219).