Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pertamanan Kota Medan

Abstract

Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan langkah besar yang sudah lama di tunggu-tunggu oleh daerah. Hal ini menjadi suatu landasan percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang selama ini di rasakan adanya ketimpanganketimpangan dalam pembangunan antara pusat dan daerah. Dengan diberlakukanya kedua undang-undang tersebut pemerintah pusat harus melimpahkan sebagian besar kewenangan yang di milikinya kepada pemerintah daerah dalam desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang selama ini di pegang pusat. Secara teoritis, desentralisasi akan banyak memberi manfaat bagi kemajuan daerah yang lebih mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk memajukan daerahnya. Desentralisasi akan melahirkan otonomi daerah, yaitu daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. (Mustaqiem,Pajak Daerah,hlm 218-219).