Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat

Abstract

Menurut pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Tony Marsyahrul, 2005, 2) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 angka 1 menyebutkan arti pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU. No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah UU No. 36 tahun 2008, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia khususnya Pajak Penghasilan mengalami perubahan yang mendasar yaitu dari Sistem Official Assesment menjadi Sistem Self Assesment.