Mekanisme Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Rantauprapat

Abstract

Sebagai daerah otonom, maka daerah berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Hal ini memberikan dampak dimilikinya sejumlah kewenangan bagi daerah sebagai wujud nyata dari otonomi yang dimiliki oleh daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga masing-masing daerah disamping mengakomodasi kepentingan daerahnya sendiri juga dapat mengakomodasikan kepentingan yang lebih luas bagi daerah lainya maupun secara nasional. Daerah provinsi juga memiliki kewenangan sebagaimana layaknya daerah otonom sehingga daerah provinsi dapat melakukan prakarsa sendiri untuk kepentingan masyarakatnya. Kewenangan untuk melakukan prakarsa sendiri harus di terjemahkan bahwa daerah provinsi memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mendefinisikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. dengan demikian, di samping kewenangan-kewenangan yang secara lnisiatif diberikan oleh pemerintah pusat pada daerah provinsi, maka apabila masyarakat menghendaki dan membutuhkan kewenangan tersebut dapat dikembangakan.