Prosedur Pengenaan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat

Abstract

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap warga negara mampunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur serta merta. Upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup besar yang tentunya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya dari sektor pajak, yang mana pada masa sekarang ini kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sedangkan kita ketahui bersama bahwa pajak itu memiliki peranan yang cukup besar atau sumber pendapatan negara yang utama. Wilayah Negara Indonesia yang cukup luas mengakibatkan pembagian dana ke setiap daerah di Indonesia tidak merata, maka dengan meningkatkan pembangunan di setiap daerah tersebut pemerintah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola atau mengurus daerahnya sendiri dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pajak daerah dan ditribusi daerah. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah diharapkan menjadi suatu pemerintahan yang mandiri dan mampu menjadi daerah yang otonom (Kurniawan; 122; 2005).