Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan

Abstract

Sesuai dengan perubahan zaman, maka terdapat reformasi pada pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang pada awalnya secara manual dan berubah secara elektronik atau disebut e-procurement untuk menciptakan good and clean governance. Perubahan ini diawali dengan dikeluarkannya regulasi yang mengaturnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang akhirnya diperbarui menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Adapun judul penelitian ini adalah implementasi e-procurement dalam pengadaan branga/jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan . Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Goerge Edward III dimana variabel yang menentukan keefektifan implementasi adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Implementasi e-procurement dalam pengadaan branga/jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sudah dapat di implementasikan dengan cukup baik meskipun belum maksimal karena variabel yang menjadi tolok ukur penelitian belum terpenuhi secara maksimal yaitu khususnya pada kuantitas sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga implementor yang ada pada saat ini harus menyelesaikan pekerjaannya dengan beban kerja yang tidak sesuai.