Pelaksanaan Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Koperasi Swadharma Medan

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar disamping penerimaan yang lainnya. Menurut Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekalipun potensi penggalian dana dari sektor pajak masih ada dalam jumlah besar, persoalan pajak tetap amat kompleks, diantaranya adalah sistem administrasi dan hukum, kualitas aparat perpajakan, dan tampaknya persoalan paling berat adalah pentaatan aspek hukum dan administrasi perpajakan. Sebagaimana diketahui pemerintah telah mengeluarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Sistem Self Assesment. Sistem self assesment yang merupakan sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak terutang.Namun hal ini tidak akan efektif bila tidak diimbangi dengan pengontrolan yang ketat yang dilakukan oleh aparat pajak dengan cara melakukan pengawasan langsung terhadap wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa wajib pajak berperan aktif dalam menetukan keberhasilan sistem perpajakan tersebut.