Perempuan dan Politik (Studi Penetapan Kuota 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan oleh PNI Marhaenisme dan Partai Sarikat Indonesia di Kota Medan)

Abstract

sendiri bukannya tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok pengajian. Meskipun penyertaan 30% keterwakilan perempuan sudah dinyatakan dalam undang-undang sebagai persyaratan bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilu, namun masih ada juga partai politik yang dapat mengikuti pemilu meskipun tidak menyertakan 30% keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif. Hal ini terjadi pada Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dan Partai Sarikat Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data berbentuk wawancara pengurus-pengurus partai supaya mengetahui mengapa PNI Marhaenisme dan Partai Sarikat Indonesia tidak memenuhi kuota 30% perempuan pada pemilu legislatif. Hasil yang diproleh dari penelitian ini adalah tidak terpenuhinya kuota 30% perempuan oleh PNI Marhaenisme dan Partai Serikat Indonesia karena perempuan yang telah direkrut dan dikader oleh partai masih cenderung terikat pada norma agama dan budaya patrirki yang menganggap bahwa perempuan itu tidak memiliki kodrat untuk memimpin. Selain itu perempuan juga cenderung tertutup dan tidak membuka diri untuk menunjukkan kemampuannya dalam upaya melakukan persaingan di dunia politik.