Peranan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kota (pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan)

Abstract

Dalam peningkatan produktifitas kerja dan kesejahteraan pekerja sebagai salah satu pendukung keberhasilan pembangunan nasional, maka pemerintah telah menempuh kebijaksanaan peningkatan Upah Minimum Kota (UMK) yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan memperhatikan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), Indeks Harga Konsumen (IHK), Kemampuan dan kesanggupan perusahaan, Kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan ekonomi dan pendapatan per kapita. Pelaksanaan Upah Minimum Kota pada setiap daerah tidak akan pernah tercapai tanpa adanya pengawasan terhadap pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) tersebut, yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja masing-masing daerah. Untuk itulah peranan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) termasuk di Kota Medan, sangat diperlukan sekali. Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mencoba mendeskripsikan mengenai peranan pengawasan Kantor Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanakan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Medan, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan teknik analisa data kualitatif. Setelah melalui proses penyajian dan analisis data, dapat disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan sangat menentukan atau sangat berperan dalam pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Medan. Mekanisme pengawasan berupa pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut atas pelanggaran seperti peringatan dan pengarahan, penyidikan serta sanksi hukuman, ada dilakukan oleh pihak Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan terhadap perusahaan-perusahaan di kota Medan. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Medan adalah dengan pengawasan yang bersifat terpadu dengan menitik beratkan pada pengawasan preventif dan represif, sehingga pelaksanaan Upah Minimum kota (UMK) di Kota Medan mengalami peningkatan, hingga seluruh perusahaan yang terdaftar pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK).