Mekanisme Pendaftaran Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan bagi Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Abstract

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan berkembang serta memiliki cita-cita yang luhur untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang maju dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, dan pertahanan maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang di cantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari uraian di atas terlihat bahwa pemerintah memerlukan dana dalam memenuhi kepentingan rakyatnya. Dana tersebut di peroleh dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang di sebut pajak. Hal ini dapat di lihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bahwa penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan yang menjadi primadona sejak penerimaan Negara dari sektor migas yang nilainya merosot di pasar Internasional. Pajak merupakan alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaannya sebagaimana telah di rencanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). (Boediono,2001: 79)