Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Abstract

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pajak merupakan salah satu penerimaan non migas yang sangat berperan dalam usaha melasanakan pembangunan nasional, dimana sektor ini relatif dapat mengikuti keadaan perekomonian serta perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Sebagaimana fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dimana pajak sebagai alat untuk memasukkan uang ke kas Negara/APBN dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, dan fungsi regular yaitu mengatur pajak sebagai sarana untuk menunjang pelaksanaan kebijaksanaan Negara dalam lapangan ekonomi, sosial dan menentukan politik perekonomian dengan sasaran untuk tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mana digunakan untuk membiayai proses pembangunan, yang sejak lama menempuh kebijaksanaan yang seimbang dalam anggaran, yang berarti pengeluaran pembangunan dibuat sama dengan penerimaannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.