Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan dengan Sengaja oleh Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Abstract

Dalam meningkatkan penerimaan pajak diperlukan kesadaran masyarakat wajib pajak sebagaimana wajib pajak diberi kepercayaan yang lebih besar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab melalui sistem self assessment. Yaitu wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kesadaran itu dapat ditingkatkan melalui motivasi, penyuluhan dan penyidikan, disamping diberi kepastian hukum yang memadai bagi Wajib Pajak dan Aparatur Pajak. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, sebagai wujud penegak hukum adalah pengenaan sanksi perpajakan yang merupakan kelanjutan dari dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undangundang perpajakan. Oleh kerena itu apabila pengenaan sanksi administrasi masih belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan, dalam hal ketidakpatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakan sudah merupakan unsur kealpaan atau unsur kesengajaan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana. Sanksi pidana pajak berupa sanksi pidana denda dan sanksi pidana badan yang terdiri dari sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana penjara. Baik pidana kurungan maupun pidana penjara pada dasarnya adalah bersifat pembatasan kemerdekaan seseorang sebagai warga negara, dengan menempatkannya di dalam ruang tutupan, atau lazimnya disebut rumah tahanan negara (RUTAN), yang dahulu disebut penjara.