Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penetapan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Medan

Abstract

Peraturan daerah nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah memuat tentang strategi dan arahan kebijakan, struktur dan pola ruang wilayah Kota Medan.Pola ruang wilayah meliputi kawasan budidaya dan lindung yang mencakup kawasan ruang terbuka hijau kota yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Medan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah dalam penetapan kawasan ruang terbuka hijau Kota Medanyang dilakukan oleh Badan perencanaan dan pembangunan Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan penataan ruang Kota Medan, Dinas Kebersihan dan Petamanan Kota Medan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George Edwards III yang mencakup komunikasi, Sumber Daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan realitas secara konsektual, interpresi terhadap fenomena yang menjadi perhatian peneliti dan memahami perspektif partisipan terhadap masalah yang terjadi.Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah pendekatan model dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi, Sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi dari pelaksana kebijakan sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi Peraturan daerah nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah terutama dalam penetapan kawasan ruang terbuka hijau di Kota Medan. Kurang baiknya koordinasi dan kerjasama yang terbangun di struktur organisasi mempengaruhi sikap atau disposisi di kalangan implementator dan mempengaruhi komunikasi yang terbangun akibatnya tidak bisa memanfaatkan sumberdaya secara maksimal. Semua variabel ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Sehingga jika satu variabel tidak terpenuhi dengan baik, maka dapat dipastikan implementasi kebijakan dalam hal ini juga akan gagal.