Pengelolaan Pajak Hiburan pada Dinas Pengelola Kekayaan dan Asset Daerah Kota Sibolga

Abstract

Otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah membawa banyak perubahan dalam pemerintahan. Kalau dulu dengan pola sentralisasi, daerah hanya melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pusat sehingga dapat dikatakan daerah hanya merupakan perpanjangan tangan pusat. Namun dengan telah berjalannya otonomi daerah, kondisi dan situasinya berubah. Saat ini daerah sudah dapat merencanakan program kerja di daerahnya berdasarkan inisiatif sendiri dengan memilih program-program yang benar-benar mereka butuhkan. Kepala daerah yang dulunya kebanyakan merupakan pilihan pusat, sekarang sudah dipilih sendiri oleh rakyat di daerah secara langsung sehingga menjadi jaminan bahwa kepala daerah terpilih sangat mengerti apa yang diinginkan rakyat di daerahnya. Berbicara masalah