Pengawasan Pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Abstract

Perguruan tinggi adalah sebuah institusi atau wadah dimana mahasiswa sebagai salah satu unsur yang terdapat didalamnya, dengan melakukan studi demi masa depan mereka nantinya dan membentuk pribadi yang mandiri, kreatif dan kritis dalam menyikapi perkembangan yang terjadi baik dibidang industri maupun teknologi. Dalam perkembangan ilmu pengtahuan, perguruan tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dilingkungan kampus. Untuk menjawab tuntutan tersebut perguruan tinggi diharuskan melakukan berbagai cara dalam usaha untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari pendidikan tersebut. Berbagai cara dilakukan, salah satunya adalah Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), dan sebagainya. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis dari Program Studi D III Adm.Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU bermaksud mengadakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) di KPP Pratama Medan Kota. Dengan berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 1983, UU nomor 9 tahun 1994 dan UU nomor 16 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undangundang nomor 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan undang-undang KUP) dan undang-undang nomor 7 tahun 1983, undang-undang nomor 7 tahun 1991, undang– undang nomor 10 tahun 1994, undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 (selanjutnya disebut undang-undang PPh). Bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan (PPh) adalah berdasarkan sistem self assessment dimana dalam sistem ini masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri besarnya pajak yang harus diayar sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun kenyataannya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah.