Negara Orde Baru dan Pengendalian Partai Politik (Studi Deskriptif Kebijakan Pemerintahan Orde Baru terhadap Partai Persatuan Pembangunan)

Abstract

Kehidupan Partai Politik di Indonesia mengalami masa pasang surut. Sejak awal kemerdekaan, pemaksaan Partai Politik tunggal di Indonesia mendapat kecaman keras dari tokoh-tokoh nasional Indonesia. Setelah itu berkembanglah kehidupan multipartai di Indonesia di tengah situasi pemerintahan yang parlementer. Demokrasi Pancasila yang lahir menggantikan Demokrasi Parlementer di era Orde Baru memang menghalalkan lahirnya partai politik namun perjalanan dan esksistensi partai-partai politik selain Golkar tampaknya dipersulit dan dikendalikan oleh kebijakan-kebijakan Pemerintah Orde Baru demi satu alasan yakni stabilitas politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan kebijakankebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru terhadap partai-partai politik yang ada pada masa itu, khususnya Partai Persatuan Pembangunan. Berbagai cara dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik dan melanggengkan kekuasaan nya dengan mempersempit ruang gerak dari partai politik pesaing lainnya. Pada masa Orde Baru, konfigurasi Partai Politik di Indonesia mengalami konstelasi yang otoriter, terlihat dari kebijakan dari penguasa pada waktu itu yang mengeluarkan kebijakan mengenai upaya penyederhanaan Partai Politik melalui TAP MPRS No. XXXVI/MPRS/1966 tentang kepartaian, keormasan, dan kekaryaan serta pemaksakan terhadap azas tunggal Pancasila. Upaya ini dilakukan untuk “mengkebiri” peran Partai Politik demi kepentingan penguasa. Sehingga jelas, dalam setiap Pemilihan Umum sejak tahun 1971 dan seterusnya Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai partai pemerintah selalu memenangkan Pemilihan Umum, yang berdampak pula terhadap struktur Dewan Perwakilan Rakyat dalam badan Legislatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisa kebijakan yang diberlakukan terhadap partai politik pada masa Orde Baru. Dari hasil penelitian dan penelaahan, didapat bahwa berbagai kebijakan yang menyulitkan PPP untuk dapat berbicara banyak dalam setiap pemilu untuk meraih suara yang maksimal, dan malah selalu kalah dari perolehan suara yang diraih oleh partai pemerintah yakni Golkar