Pelaksanaan Ekstensifikasi Guna Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Abstract

Dalam menjalankan roda pemerintahan, bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang seluruh rakyatnya ingin menciptakan negara yang maju dan mempunyai keinginan yang besar untuk membangun bangsa dan negara hendaknya didukung dengan tersedianya dana yang cukup dan memadai untuk pelaksanaan semua program pembangunan yang direncanakan tersebut. Dana yang dimaksud sebagian besar dari sektor penerimaan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. (Sumber Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ) Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana sistem perpajakan berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah sistem Self Assessment. Sistem Self Assessment ini adalah suatu sistem yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang, mulai dari menetapkan, menghitung. Menyetor, sampai melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Dalam sistem ini fiskus tidak ikut campur tangan dan hanya mengawasi.