Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada BPD Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Abstract

Otonomi daerah telah memberikan ruang yang luas pada setiap daerah untuk mengelola pemerintahannya berdasarkan lokal diskresi yang dimilikinya. Salah satunya yang memiliki otonomi adalah desa, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra Kepala desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peran BPD berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa pada Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah sudah Optimal Peran BPD tersebut serta kendala–kendala yang dihadapi dalam menjalankan perannya. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian berada pada Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Fokus penelitiannya adalah pada Peran BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa, membantu pembuatan dan mengesahkan Peraturan Desa. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pembahasan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa BPD Desa Aek Goti belum optimal dalam pelaksanaan perannya. Dalam menampung apirasi masyarakat, BPD tidak menyelenggarakan rapat resmi melainkan dengan cara perwiritan, kemudian sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa, BPD hanya menetapkan satu perdes. Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan peran tersebut yaitu masalah SDM, sumber dana, dan sarana prasarana.