Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Studi tentang Penerbitan Izin Reklame di Kota Medan)

Abstract

Jika melihat pemandangan pada ruas-ruas jalan di Kota Medan maka akan terlihat jelas bahwa banyaknya sampah reklame yang tata letaknya tidak tertata dengan baik serta masih banyaknya reklame yang tidak mendaftarkan izin reklame terkait. Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 yang melakukan penerbitan izin reklame dilakukan di tiga tempat yang berbeda yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Pendapatan dan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan. Dimana masing-masing dinas memiliki kewenangan yang berbeda-beda dalam penerbitan izin reklame di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan penerbitan izin reklame yang petunjuk teknis pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan izin reklame di Kota Medan. Jika dilihat dari tujuannya maka penelitian ini termasuk jenis yang bersifat eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pejabat atau pegawai negeri sipil yang bertugas melayani perizinan dan hasil wawancara dengan pengusaha advertising reklame. Sumber data sekunder yaitu buku, literatur, peraturan perundang undangan, laporan, arsip, dan dari internet. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis data kualitatif yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa pelaksanaan penerbitan izin reklame di Kota Medan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 mengalami beberapa hambatan. Diantaranya adalah pembagian kewenangan yang belum berjalan dengan tupoksi dinas yang bersangkutan sehingga menimbulkan rasa ingin menguasai dalam hal pelaksanaan penerbitan izin reklame ini, pelaksanaan kebijakan yang belum berjalan sempurna karena masa peralihan penerbitan izin reklame belum genap satu tahun pada saat penelitian ini dilakukan. Adanya kebingungan yang dirasakan oleh para advertising reklame di Kota Medan dengan banyaknya aturan-aturan yang harus dipenuhi serta adanya kegamangan dari peraturan tersebut karena hingga akhir Desember 2014 pihak Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan tidak mengeluarkan izin reklame.