Perempuan dan Politik (Studi tentang Kelompok Pendukung dan Penentang Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi di Sumatera Utara)

Abstract

Persoalan perempuan dan politik telah menjadi isu global di Negara-negara maju dan berkembang khususnya di Indonesia. Persoalan dimana bagi perempuan konsep demokrasi menjadi satu hal yang diidam-idamkan namun sekaligus menjadi mimpi buruk bagi mereka. Persoalan-persoalan perempuan akan terselesaikan manakala perempuan terjun langsung ke tataran kebijakan publik dan politik yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran demokrasi kapitalistik, sehingga mendominasi kultur masyarakat Indonesia. Dimana gerakan feminisme pada hakikatnya merupakan proses transformasi sosial yang identik dengan proses demokratisasi. Karena yang menjadi tujuan gerakan feminisme adalah menciptakan hubungan antara sesama manusia yang lebih baik dan adil. Hal ini disebabkan bahwa demokrasilah yang memungkinkan masyarakat mengelola dirinya sendiri melalui diskusi dan aksi bersama dengan prinsip kesamaan dan keadilan. besarnya masalah perempuan dalam politik menjadi hal yang sangat mendasar yang perlu mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah, sama seperti masalah Undang-Undang pornografi dan pornoaksi yang tidak kunjung usai permasalahannya. Undang-Undang pornografi dan pornoaksi adalah salah satu kebijakan pemerintah yang dinilai cukup kontroversial karena banyak mendapat masalah di tengah-tengah masyarakat. Adapun pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan yang mendukung dengan diberlakukannya Undang-Undang pornografi ini dengan alasan senjata yang paling ampuh dalam memberantas pornografi adalah Undang-Undang pornografi. Namun pihak Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara menolak mentah-mentah dengan adanya Undang-Undang Pornografi ini. Mereka meminta Undang-Undang pornografi dan pornoaksi tersebut direvisi ulang dengan alasan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Pornografi ini sangat bias gender dan bersifat multitafsir. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data berbentuk wawancara terhadap kelompok-kelompok yang mendukung dan menentang supaya mengetahui bagaimana tanggapan kelompok yang mendukung dan menentang Undang-Undang Pornografi tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tanggapan dari kelompok yang mendukung Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi ini untuk melindungi kaum perempuan dari tindakan kriminalitas seksual serta untuk menjaga moral warga Negara Indonesia. Sedangkan kelompok yang menentang Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi ini, menyatakan bahwa Undang-Undang ini bersifat multitafsir dan tidak ada jaminan apapun yang mampu mengurangi tingkat kriminalitas seksual di Indonesia terutama di Medan (Sumatera Utara).