Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Badan Usaha Milik Negara (Studi pada PT. Pertamina Refinery Unit II Dumai)

Abstract

Tenaga kerja merupakan bagian penting dari dunia usaha dan pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara yangmemiliki banyak kekayaan alam dan hasil bumi tentu membutuhkan tenaga kerja atau sumberdaya manusia untuk memenuhi kegiatan produksi perusahaan dalam mengelola kekayaan alam. Keselamatan dan kesehatan pekerja adalah hal utama yang harus dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan swasta, karena pekerja yang sehat dan tidak mengalami kecelakaan dalam bekerja dapat meningkatkan produktivitas kerja, mampu bersaing dan meningkatkan perkembangan ekonomi perusahaannya. PT. Pertamina Refinery Unit II Dumai selaku BUMN yang bergerak dibidang pengolahan minyak bumi untuk menghindari para pekerjanya dari kecelakaan kerja sudah seharusnya menerapkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja . Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada suatu Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Pertamina Refinery Unit II Dumai. Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang melihat keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi. Teknik penulisan yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. Pertamina Refinery Unit II Dumai diketahui sudah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan adanya kecelakaan kerja. Ketiadaan kecelakaan kerja tersebut karena faktor komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara HSE dan pekerja sangat baik. Sumber daya manusia dan fasilitas yang berada pada kualitas dan kuantitas yang baik, serta disposisi implementator dan struktur organisasi yang baik sehingga mendukung pelaksanaan kebijakan.